The Voice of Women in Bali

By.: Dra I Gusti Ayu Diah Yuniti,MSi

Bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan.
Oleh karena itu dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Adapun tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah, dan juga diperlukan partisipasi masyarakat.

Bahwasanya setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama yaitu: mendapatkan perlindungan hukum; pekerjaan dan penghidupan yang layak; kedudukan sama dimuka hukum dan pemerintahan; bebas memilih; memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan; memperoleh pendidikan dan pengajaran; mempertahankan wilayah NKRI dari serangan musuh dan kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Sedangkan kewajiban warga Negara adalah berperan serta membela;  mempertahanakan kedaulatan RI dari serangan musuh; membayar pajak dan retribusi;  mentaati dan menjunjung tinggi dasar Negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali;  taat, tunduk dan patuh terhadap hukum di wilayah Indonesia serta turut serta dalam pembangunan.

Sedangkan Negara memiliki kewajiban-kewajiban dan menjamin hal-hal seperti tegaknya ha katas kemerdekaan dan persamaan bagi setiap WNI; membuat dan melaksanakan berlakunya aturan-aturan hokum nasional; membela WN dari berbagai bahaya; memajukan kesejahteraan warganya; mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta dalam segala upaya pemeliharaan ketertiban dunia  berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hak-hak rakyat sebetulnya adalah kewjiban bagi sebuah Negara. Kalau kita masih ingat dengan Presiden AS Rosevelt pada waktu perang dunia II mengatakan “Jangan Tanya apa yang diberikan Negara kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu bias berikan kepada Negara”. Hal seperti ini sekarang sudah berubah, saatnya rakyat menanyakan apa yang telah diberikan Negara selama ini????

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dilaksanakan Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2004-2009. Kemudian ditindaklanjuti dengan rencana aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2011 – 2014 dengan dikeluarkannya PP Presiden RI No. 23 Tahun 2011tentang Rencana Aksi Nasional HAM.

Untuk Daerah Provinsi Bali telah dilaksanakan Bimbingan Teknis dengan tema “Meningkatkan Pemahaman HAM dikalangan Panitia RANHAM Prov Bali yang diprakarsai oleh Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali dari tanggal 19- 20 April 2012 dengan mengambil tempat di Hotel Sanur Agung Jl By Pass Ngurah Rai Sanur.

Lembaga Bali Sruti dalam kesempatan tersebut mengirim seorang peserta atas nama Dra I Gusti Ayu Diah Yuniti,MSi yang sekaligus juga  LSM Bali Sruti turut terlibat sebagai salah satu Panitia Ranham di daerah Provinsi Bali.

Post by admin Gender & Hukum, Opini 22 Apr, 2012 Comments (0)
Tidak ada Komentar

Belum ada komentar.

Leave a comment